Minggu, 05 Februari 2012

Upaya Penanggulangan Kemiskinan Ditinjau Dari Karakteristik Potensi Ekonomi Wilayah Sulawesi Tenggara


peta sulawesi tenggara

I.          PENDAHULUAN

A.        Latar Belakang
            Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai oleh pengangguran dan keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Masyarakat miskin pada umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Selanjutnya untuk memberi pemahaman masalah kemiskinan ini secara konseptual, maka dapat dikemukakan dua pengertian kemiskinan jika dilihat dari aspek kualitatif dan aspek kuantitatif. Secara Kualitatif,  kemiskinan adalah suatu kondisi  yang didalamnya hidup manusia tidak “bermartabat manusia”. Atau dengan kata lain, hidup manusia tidak layak sebagai manusia. Secara Kuantitatif, kemiskinan adalah suatu keadaan dimana hidup manusia serba kekurangan, dengan bahasa yang lazim “tidak berharta benda“ (Kartasasmita, 1996 ).
            Sejarah menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia selalu berupaya menanggulangi masalah kamiskinan di negeri ini sejak awal pemerintahan Indonesia berdiri hingga sekarang, namun penduduk miskin di seluruh Indonesia masih merupakan masalah karena jumlahnya yang relatif banyak dan berfluktuasi dari pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Di antara tahun 1976-1996 persentase penduduk miskin 40,1% dan 1990-1999 turun tajam menjadi 11,3%, sekarang naik lagi menjadi 24,2%. Oleh karenanya upaya untuk mengentaskan kemiskinan terus diagendakan oleh departem-departemen antara lain Departemen Dalam Negeri, Departemen Perikanan dan Kelautan, Departem Pekerjaan Umum, BKKBN, BPMP, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Lain-lain
            Sejak krisis ekonomi melanda bangsa Indonesia, angka kemiskinan mengalami peningkatan yang cukup besar. Secara nasional jumlah dan prosentase penduduk miskin pada periode 1996-2006 berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada periode 1996-1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta orang dari 34,01 juta pada tahun 1996 menjadi 47,97 juta pada tahun 1999. Prosentase penduduk miskin meningkat 17,47 % menjadi 23,43 % pada periode yang sama. Pada periode 2000-2005 jumlah penduduk miskin cenderung menurun dari 38,70 juta pada tahun 2000 menjadi 35,10 juta pada tahun 2005. Secara relatif juga terjadi penurunan prosentase penduduk miskin dari 19,14 persen pada tahun 2000 menjadi 15,97 persen pada tahun 2005. Namun pada tahun 2006  terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yang cukup drastis, yaitu 35,10 juta orang (15,97 %) pada bulan Pebruari 2005 menjadi 39,30 juta (17,75 %) pada bulan Maret 2006. Penduduk miskin di daerah perdesaan bertambah 2,11 juta, sementara di daerah perkotaan bertambah 2,09 juta orang. Namun secara nasional berdasarkan survey sosial ekonomi nasional (Susenas 2010) pada tahun 2009 prosentase angka kemiskinan menunjukkan adanya penurunan menjadi 32,53 juta (14,15 %) dan pada tahun 2010 menjadi 31,02 juta (13,33 %).
Upaya mengangkat penduduk dari garis kemiskinan menurut Wibowo dan Tukiran (2003), peningkatan kesejahteraan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya, dan manajemen wilayah. Sumber daya alam merupakan faktor produksi yang memungkinkan suatu daerah memiliki kemampuan ekonomi untuk mendukung kegiatan lainnya, sedangkan sumber daya manusia merupakan faktor yang menentukan bagaimana kesejhteraan tersebut ditingkatkan. Sementara itu manajemen wilayah lebih mengacu pada sistem pengaturan dan peraturan yang dikembangkan dalam wilayah tersebut.
            Penanggulangan kemiskinan telah dilakukan sejak dahulu kala baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat itu sendiri. Dengan ditandainya bebrapa program kegiatan maupun perencanaan yang dibuat sebagai bentuk implementasi upaya tersebut. Salah satu contoh upaya yang dilakukan yaitu dengan adanya pembuatan Dokumen Rencana Strategi Penanggulangan Kemiskinan (RENSTRA) atau program-program kemasyarakatan seperti P2KP maupun PNPM yang diluncuran oleh pemerintah pada tanggal 31 Agustus 2006. Untuk Wilayah  Provinsi Sulawesi Tenggara upaya ini  sudah menjadi agenda pokok Pemerintahan yang ada sekarang dengan ditandainya Program pengentasan kemiskinan menjadi salah satu bentuk Vis, Misi yaitu Membangun Kesejahteraan Masyarakat (BAHTERAMAS).

B.     Perkembangan Penduduk Miskin di Sulawesi Tenggara
            Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara Jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 2005-2008 berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada periode 2005-2006 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 16.300 Jiwa, yaitu dari 450.500 Jiwa pada tahun 2005 menjadi 466.800 Jiwa tahun 2006. Persentase penduduk miskin meningkat dari 21,45 % menjadi 23,37 % pada periode yang sama. Pada periode 2006-2008 jumlah penduduk miskin cenderung menurun dari 466.800 Jiwa pada tahun 2006 menjadi 435.900 Jiwa pada tahun 2008. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 23,37 % pada tahun 2006 menjadi 19,53 % pada tahun 2008.
            Untuk jumlah penduduk miskin Provinsi Sulawesi Tenggara menurut BPS (2010), penduduk miskin di Sulawesi Tenggara meningkat tahun 2010 ini yaitu meningkat hingga 34.080 orang. Untuk tahun 2009, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tenggara berjumlah 403.120 orang Sedangkan untuk tahun 2010 mencapai 437.200 orang. Jumlah penduduk miskin tersebar di semua Kabupaten/kota di Sultra. Untuk wilayah kabupaten Buton sebanyak 69.700 orang, Kabupaten Muna 59.900 orang, Kabupaten Konawe 55.700 orang, Kabupaten Kolaka 68.700 orang, Kabupaten Konawe Selatan 43.700 orang, Kabupaten Bombana 21.800 orang, Kabupaten Wakatobi 24.900 orang, Kabupaten Kolaka Utara 29.300 orang, Kabupaten Buton Utara 12.100 orang, Kabupaten Konawe Utara 8.200 orang, Kota Kendari 23.600 orang dan Kota Baubau 5.281 orang.

C.        Maksud dan Tujuan
            a.     Maksud
                   Maksud penulisan Jurnal ini adalah sebagai bahan masukan atau informasi bagi pembaca untuk mengembangkan tulisan ini dalam Upaya penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara Khususnya
            b.    Tujuan
                   Adapun Tujuannya yaitu melihat potensi-potensi ekonomi yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bahan informasi dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara.
D.        Ruang Lingkup
            Ruang lingkup penulisan Jurnal ini mencakup potensi-potensi ekonomi di Porvinsi Sulawesi Tenggara yang dibatasi berdasarkan Potensi Sumber Daya Manusia dan Potensi Sumber Daya Mineral.
         
II.        TINJAUAN TEORI

A.        Defenisi Kemiskinan
            Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai oleh pengangguran dan keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Masyarakat miskin pada umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Selanjutnya untuk memberi pemahaman masalah kemiskinan ini secara konseptual, maka dapat dikemukakan dua pengertian kemiskinan jika dilihat dari aspek kualitatif dan aspek kuantitatif. Secara Kualitatif,  kemiskinan adalah suatu kondisi  yang didalamnya hidup manusia tidak “bermartabat manusia”. Atau dengan kata lain, hidup manusia tidak layak sebagai manusia. Secara Kuantitatif, kemiskinan adalah suatu keadaan dimana hidup manusia serba kekurangan, dengan bahasa yang lazim “tidak berharta benda“ (Kartasasmita, 1996 ).

Bank dunia (1980) menunjukkan tiga dimensi kemiskinan yaitu :
1.        Kemiskinan multidimensional, artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinanpun memiliki banyak aspek yaitu aspek primer yang berupa miskin sehari-hari akan aset-aset, organisasi sosial politik dan pengetahuan serta ketrampilan; dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut memanifestasikan dirinya dalam bentuk kekurangan gizi, air dan perumahan yang tidak sehat, dan perawatan kesehatan yang kurang baik serta pendidikan yang kurang baik.
2.         Aspek-aspek kemiskinan tadi saling berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti, bahwa kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran pada aspek lainnya.
Bahwa yang miskin adalah manusianya, baik secara individu maupun kolektif. Kita sering mendengar kemiskinan pedesaan (rural poverty), kemiskinan perkotaan (urban poverty) dan sebagainya, namun ini bukan berarti desa atau kota yang mengalami kemiskinan tetapi orang-orang  atau penduduk atau juga manusianya yang menderita miskin.
            Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untak memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari fihak lain yang membantunya
            Untuk mengetahui Masyarakat yang dikategorikan miskin, BPS telah mengeluarkan 14 (empat belas) indikator kemiskinan yaitu :
1.    Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang
2.    Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3.    Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari babmu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4.    Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5.    Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6.    Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7.    Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8.    Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
9.    Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10.  Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
11.  Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12.  Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0,5 ha,buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000 per bulan.
13.  Pendidikan tertinggi kepala kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
14.  Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000, seperti: sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.


III.       GAMBARAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
A.        Letak Geografis
Provinsi Sulawesi Tenggara dilihat dari peta pulau Sulawesi di Jazirah Tenggara. Akan tetapi bila dilihat dari sudut geografis, maka Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara terletak di bagian Selatan garis Khatulistiwa yang memanjang dari Utara ke Selatan diantara 3 derajat L.S sampai 6 derajat L.S dan melebar dari Barat ke Timur diantara 120 0 45' Bujur Timur sampai 124 0 60' Bujur Timur. Batas-Batas Wilayah Provinsi Sulawesi tenggara yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah, di sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores. Sedangkan di sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda dan di sebelah Barat Berbatasan dengan Teluk Bone.
Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki wilayah daratan seluas 38.140 km² dan wilayah perairan seluas 110.000 km². Secara administratif provinsi ini terdiri dari 10 (Sepuluh) wilayah kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka Utara, Kota Bau-Bau dan Kota Kendari yang sekaligus sebagai ibukota provinsi. Pada tahun 2005.
B.        Keadaan Penduduk
            Berdasarkan Hasil Sensus Pendudk Bada Pusat Statistik (BPS) Sultra Tahun 2010, Penduduk Provinsi Sulawei Tenggara berjumlah 2.230.569. Jiwa yang tersebar di sepuluh Kabupaten/Kota. Persebaran Penduduk di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggra. Untuk Laju Pertumbuhan Penduduk Sulawesi Tenggara BPS Sultra (2010), Pertumbuhan Penduduk Sulawesi Tenggara selama sepuluh tahun terakhir, tahun 2000-2010 sebesar 2,07 % per tahun, Lebih besar Kota Kendari jika  dibandingkan dengan laju pertumbuhan Penduduk Nasional sebesar 1,49 %. Laju pertumbuhan Penduduk Kota Kendari merupakan yang tertinggi di Sulawesi Tenggara yakni sebesar 3,52 %, diikuti Kabupaten Bombana sebesar 3,29 % dan Kabupaten Kolaka Utara sebesar 2,88 %.    Sedangkan  yang  terendah  di  Kabupaten  Wakatobi  yakni  sebesar 0,33 %.
C.        Potensi Ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara
            Berdasarkan data yang diperoleh dari www.sultraprov.go.id, Pada tahun 2005 total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai Rp. 8,02 triliun. Kontribusi terbesar datang dari sektor pertanian yang mencapai Rp. 2,9 triliun atau 37,3% dari total PDRB diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa dengan kontribusi masing-masing sebesar Rp. 1,2 triliun (15,5%) dan 1,0 triliun (13.4%). Secara umum, perkembangan PDRB Sulawesi Tenggara terlihat sebagaimana grafik disamping.
            Selanjutnya menurut Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara H. Nur Alam SE, potensi ekonomi Sultra mencapai angka  Rp 300 Ribu Triliun lebih. Potensi itu berasal dari kekayaan sumber daya alam Sultra yang melimpah, meliputi tambang nikel, aspal dan emas di atas areal seluas 400 ribu hektar. (Kendari Pos Online Blog, 2009)
B.        Potensi Sumber Daya Alam Sulawesi Tenggara
            Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan wilayah yang memiliki kandungan sumber daya alam yang cukup bernilai ekonomi tinggi, sebagaiman diketahui bahwa wilayah provinsi Sulawesi Tenggara memiliki Sumber daya alam di sektor pertambangan, Pertanian, dan Pariwisata.
a. Sektor Pertambangan
Untuk Sektor Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki Potensi yang cukup bernilai ekonomi tinggi seperti aspal, marmer dan biji nikel. Lokasi penyebaran aspal di Kabupaten Buton dan Kabupaten Muna. Luas areal pertambangan aspal  dikedua kabupaten itu sebesar 13.003,67 ha dengan jumlah cadangan potensi/deposit mencapai 680.747.000 ton, Pada jenis tambang batu marmer, lokasi penyebarannya di Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Kolaka dengan luas areal seluruhnya 189.082 ha dengan jumlah potensi/deposit mencapai 206.237.000.000 m³. Sedangkan biji nikel, produksinya menurut data tahun 2005 mencapai 1.426.672 ton.
b. Sektor Pertanian
Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan daerah penghasil sayur-sayuran. Beberapa produk andalannya adalah kacang panjang, tomat, terung, kangkung, dan sawi. Produksi kacang panjang banyak dihasilkan dari Kabupaten Kolaka, Muna, dan Konawe. 
Luas Lahan Pertanian yang diusahakan berdasarkan data yang diperoleh dari World Friend Indonesia (2010), Luas total sawah yang menggunakan sistem pengairan seluas 70.726 ha, terdiri dari sawah berpengairan teknis seluas 24.744 ha, berpengairan setengah teknis seluas 20.163 ha, berpengairan sederhana PU seluas 10.460 ha, berpengairan irigasi desa seluas 15.359 ha. Luas total sawah yang menggunakan sistem tadah hujan seluas 13.858 ha, sistem pasang surut seluas 2.211 ha, dan sistim pengairan lainnya seluas 1.212 ha.
c. Sektor Pariwisata.
Untuk sektor Pariwisata, Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki banyak objek wisata yang patut untuk dikembangkan. Adapun objek Wisata itu antara lain:
1. Pantai Nambo
yaitu sebuah pantai yang jaraknya ± 12 km dari Kota Kendari atau sekitar 15 menit kearah selatan Kota Kendari dengan menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat dan dapat pula menggunakan perahu tradisional ketinting (kole-kole) sekitar 15 menit dari pelabuhan Kota Kendari menyusuri teluk Kendari.

2. Pantai Karang Purirano
Pantai ini terletak di wilayah Kota Kendari tepatnya di Kecamatan Kendari Kelurahan Purirano sekitar ± 13 km dari pusat Kota dimana pantai ini berupa Daratan Karang/Atol yang terbentuk sebagai akibat abrasi sejak ratusan tahun yakni mengambil karang atau siput laut pada saat air laut sedang surut.
3. Permandian Alam Tamborasi
Objek Wisata ini terletak di Desa Tamborasi Kecamatan Wolo di sebelah Utara Kota Kolaka dengan jarak 80 Km dapat ditempuh dengan kendaraan darat 1 sampai 2 jam juga dapat ditempuh dengan kendaraan Laut. Pantai Tamborasi mempunyai daya Tarik tersendiri dengan julukan sungai terpendek di Dunia dengan panjang 20 m dan lebar 15 m.
4. Objek Wisata Goa Firdaus
Terletak diketinggian kurang lebih 200 mdpl Goa firdaus merupakan salah satu obyek wisata petualangan yang ada di lokasi taman wisata air panas Ulunggolaka.

IV.       UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
            Upaya penanggulangan kemiskinan telah sejak lama dilakukan baik oleh masyarakat Dunia, maupun pemerintah Indonesia. untuk pemerintah indonesia, upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan maupun program-program yang berpihak pada masyarakat seperta diluncurkannya program PNPM yang diluncuran oleh pemerintah pada tanggal 31 Agustus 2006. Sedangkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga melakukan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dengan menjadikan Program Penanggulangan Kemiskinan menjadi sebuah Visi, misi Pemerintahan yaitu Membangun Kesejahteraan Masyarakat (BAHTERAMAS).
B.        Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin
            Program pemberdayaan masyarakat miskin harus dirancang berdasarkan analisa yang mendalam tentang kemiskinan dan faktor sosial ekonomi lainnya. Dalam konteks Indonesia dan negara berkembang lainnya, masyarakat menjadi miskin bukan karena malas, melainkan karena produktifitasnya rendah. Produktivitas yang rendah itu diakibatkan oleh kurangnya akses dalam bidang ekonomi ( modal ), kesehatan dan pendidikan. Tertutupnya akses masyarakat miskin dalam berbagai bidang terutama ekonomi, kesehatan dan pendidikan menyebabkan mereka sulit melakukan mobilitas vertikal dan terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty). Masyarakat miskin tidak punya sumberdaya ekonomi (uang) atau dengan kata lain pendapatannya rendah. Pendapatan rendah menyebabkan tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, sehingga produktivitasnya pun rendah. Produktivitas rendah berdampak pada pendapatan yang rendah pula begitu juga seterusnya.
            Jadi, salah satu jalan pengentasan kemiskinan adalah dengan cara memutus mata rantai kemiskinan tersebut. Dan salah satu caranya adalah dengan membuka akses modal kepada masyarakat miskin sehingga mereka dapat meningkatkan pendapatan sekaligus mengakumulasi modalnya hingga semakin meningkat secara gradual, pada akhirnya kesejahteraan akan meningkat. Kesejahteraan yang meningkat akan meningkatkan pula tingkat pendidikan dan kesehatan dan seterusnya.
C.        Program Pengembangan UKM
            Salah Satu upaya dalam penanggulangan kemiskinan adalah dengan adanya Program Pengembangan UKM. Seperti yang dikatakan para ahli. Masyarakat miskin pada umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. dengan adanya program UKM masyarakat dapat memperoleh bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan Usaha Kecil yang dikelola oleh masyarakat agar tidak terjadi kekurangan permodalan ataupun devisit anggaran usaha mereka.
            Masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara selayaknya dapat hidup berkecukupan jika program-program pengentasan kemiskinan dapat terakomodir secara baik. dengan adanya potensi ekonomi yang dimiliki oleh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara baik dari Sektor Kependudukan maupun Sumber Daya Alam yang dapat dikelola. Pengembangan Usaha Kecil Masyarakat dapat memberikan solusi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. berbagai strategi dapat dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta untuk pengembangan UKM guna penanggulangan kemiskinan yaitu Penciptaan iklim usaha yang seluas-luasnya bagi UKM untuk dapat menjalankan kegiatan. Aspek  ini meliputi penyempurnaan sistem perundang-undangan dan  kebijakan sektoral, dan perlu mendapat dukungan peraturan daerah, penyederhanaan perijinan (pelayanan satu atap) dan upaya penegakan hukum penciptaan iklim usaha  juga menuntut peningkatan kemampuan aparatur pemerintah agar mampu berperan sebagai famililator bagi UKM, Memperluas akses UKM terhadap sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan  potensi setempat, terutama sumber daya alam.
 V. PENUTUP
            Sumber daya alam, dimana dapat diketahui bersama mempunyai banyak hal yang terkandung didalamnya, baik unsur biotik maupun unsur abiotik. Yang mana subjek-subjek tersebut memiliki potensi ekonomi cukup besar apabila dalam pengelolaannya disertai dengan perencanaan yang matang. Sehingga didapat hasil yang optimal dari suatu kegiatan ekonomi yang terus berkelanjutan.
            Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki jumlah penduduk sekitar 2,2 Juta Jiwa merupakan suatu potensi tersendiri jika jumlah tersebut diikuti dengan besarnya jumlah penduduk yang memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan tinggi. Sebagaimana telah di terangkan pada poin Gambaran Umum Wilayah, Wilayah Provinsi sulawesi Tenggara memiliki Potensi ekonomi yang cukup luas untuk dikembangkan, baik dari sektor pertambangan, pertanian maupun sektor pariwisata. Selain kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk pengembangan Ekonomi, upaya penanggulangan kemiskinan juga dapat dilakukan dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan pelatihan maupun pendidikan formal terhadap pengelolaan sumber daya alam di wilayah provinsi sulawesi tenggara.
             Untuk mengatasi masalah sumber daya manusia yang ditemui selama ini tentunya perlu dilakukan upaya peningkatan mutu sumber daya manusia, termasuk peningkatan mutu masyarakat miskin itu sendiri. Sebagai salah satu contoh upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan Sekolah Tinggi Pariwisata maupun Sekolah Tinggi Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara yang menurut penulis belum adanya sentuhan pemerintah dalam hal pengembangan pusat pendidikan tersebut hal ini ditandai dengan kurangnya minat masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara menjadikan sekolah tersebut sebagai target andalan mengemban pendidikan lanjutan maupun penguatan minat serta potensi masyarakat.

DAFTAR BACAAN
 BPS, 2010. Sulawesi Tenggara Dalam Angka.
http://www.cps-sss.org/web/home/propinsi/prop/Sulawesi+Tenggara
Kartasasmita, Ginanjar. (1996). Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. CIDES, Jakarta.
Kusnadi, Rahmat, 2010. Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Ekonomi Sumber Daya Alam. rahmatkusnadi6@yahoo.co.id.
World Friend Indonesia, 2010. Provinsi Sulawesi Tenggara. Friday, 15 January 2010

0 komentar:

Poskan Komentar